Kabupaten Kaya, Namun Banyak SD Masih Beralaskan Tanah

KETAPANG - Keberadaan sekolah tidak layak di Kabupaten Ketapang belum teratasi sepenuhnya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Ketapang lebih dari Rp 900 miliar tidak mampu menjamin sarana prasarana sekolah milik pemerintah di Bumi Ale-ale itu. Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja mengatakan, ironisnya sejumlah sekolah tidak layak di daerah pedalaman tersebut seperti di Desa Gerai Kecamatan Simpang Dua telah diangarkan di APBD murni 2011, namun dalam APBD Perubahan dana tersebut tidak nampak dalam pelaporannya. "Saya sangat bangga dengan anak didik, meski tidak ada fasilitas pemerintah, mereka bersekolah di bangunan atap daun, dinding bambu, dan lantai tanah tanpa pintu, mereka tetap semangat," ujar Kepala SDN 30 Tahak Simpang Hulu, Albinus Dion kepada Tribun, Sabtu (24/9/2011). SDN 30 Tahak berjarak sekitar 2,5 kilometer dari kantor camat Simpang Hulu. Sekolah ini memiliki total murid 109 orang. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas berukulan sekitar 3x4 meter. Sekolah ini dibangun atas swadaya masyarakat dari tiang kayu bulat, atap daun, dinding bambu, dan lantai tanah tanpa memiliki pintu. Sekolah ini hanya memiliki lima ruang kelas seadanya, tanpa memiliki instalasi air bersih ataupun sarana WC. Sekolah ini diajar lima orang guru, satu berstatus PNS, dua honor, dan dua lagi kontrak. "Saya tidak berani omong banyak, Anda bisa melihat sendiri faktanya (kondisi sekolah), namun dari hasil belajar siswa-siswi bisa cukup membangakan kami," timpal Albianus Dion. Kepala Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Julianus Julin mengemukakan, SDN 30 Tahak bukan satu-satunya SD Negeri yang kondisinya memprihatinkan di daerah itu, SDN 15, SDN Balai Kumai, SDN Balai Simbal, SDN Mungguk Naning, dan SDN Kesiau Ledot pun mengalami hal sama. Jika kemarau, menurut Julianus, aktivitas belajar mengajar di sejumlah SD Negeri di daerahnya tidak memiliki gangguan. Namun, kendala tiba saat musim penghujan datang, tidak jarang aktivitas belajar mengajar dihentikan lantaran sekolah direndam banjir. "Sebelumnya para murid di kampung itu sekolah di bawah pohon. Satu lokal bangunan pemerintah hanya untuk kantor, karena saat musim penghujan tiba, aktivitas belajar terganggu, terpaksa warga beramai-ramai mendirikan sekolah darurat," ungkap Julianus Julin. Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja menyesalkan tak tercantumnya pengalokasian dana sekolah tersebut dalam APBD-Perubahaan 2011. Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, dalam aturannya tidak diperkenankan ada pencoretan atau pemindahaan anggaran dari tujuan satu ke tujuan lain, itu menurutnya bertentangan dengan aturan. "Nanti saya cek lagi kemana keberadaan dana tersebut," timpal Gusti Kamboja. Seperti diketahui, Kabupaten Ketapang termasuk salah satu kabupaten dengan PAD dan APBD yang sangat besar. Tahun 2009-2010, total APBD wilayah ini mencapai Rp 900 miliar. Ketapang dikenal sebagai wilayah tambang yang sangat potensial. Dalam beberapa tahun terakhir wilayah ini melakukan ekspor tambang pasir timah ke China dan Singapura. Tak hanya tambang, wilayah ini juga dipenuhi perkebunan sawit dan hutan kayu. Ironis, di kabupaten yang begitu kaya namun masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan.

Minggu, September 25, 2011 | 0 komentar | Read More

Polisi Fokus Ungkap Pelaku Bentrok Pelajar-Wartawan

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Imam Sugianto mengatakan hingga kini kasus perampasan dan pengeroyokan kamerawan Trans 7, Oktaviardi belum ada kemajuan.Polisi masih menunggu perkembangan kasus tersebut. Polisi sementara memfokuskan diri untuk mengusut kasus kericuhan antara ratuan pelajar SMA 6 dengan puluhan pada hari Senin 19 September lalu. "Soal yang hari Jumat sampai tadi pagi Okta masih belum bisa menemukan siapa pelakunya, mudah-mudahan ada perkembangan baru. Yang penting kita fokuskan pada kasus yang hari Senin," katanya di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2011). Kemarin, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa pelaku perampasan dan pemukulan Oktaviardi bisa diketahui dari ciri-ciri fisiknya. "Oktaviardi hanya mengenal ciri tangan," kata Budi. Padahal Okta sendiri mengaku mengenal wajah pelaku pengeroyokan dan mengenal siapa perampas kaset rekaman miliknya. Sebelumnya, tawuran antara siswa SMA 6 dan SMA 70 terjadi pada Jumat 16 September sekira pukul 19.00 WIB. Lokasi tawuran berada di Bundaran Mahakam Bulungan, Jakarta Selatan. Tak banyak wartawan yang meliput aksi tawuran tersebut. Nahas, Oktaviardi, wartawan Trans 7 menjadi korban pengeroyokan saat mengambil gambar tawuran siswa. Dalam aksi tawuran, banyak siswa menggunakan senjata Gear yang diikat tali sebagai senjata.

Rabu, September 21, 2011 | 0 komentar | Read More

KPAI: Siswa Tawuran, SMA 6 Tak Bisa Cuci Tangan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menegaskan pihak sekolah mesti bertanggungjawab terhadap ulah anak didiknya meski dilakukan selepas jam sekolah. Hal tersebut dikatakannya menanggapi pernyataan Kepala Sekolah SMA 6 Kadarwati Mardiutama yang 'cuci tangan' terhadap ulah tawuran siswanya di luar jam sekolah. "Secara moral tentu harus bertanggung jawab (bentrok dengan wartawan), urusan pendidikan itu tidak hanya di kelas, tidak hanya pendekatan formalistik," katanya di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2011). Ia menegaskan pendidikan tak hanya masalah formal, namun tetap memperhatikan sisi informal dan non formal. "Di dalam UU penddidikan nasional itu ada 3 jenis, yaitu pendididkan formal, informal dan nonformal. Kemudian tidak hanya menyampaikan ilmu saja sudah selesai tetap juga harus menyampaikan nilai-nilai dan norma, itu kan menjadi sangat penting," jelasnya. Karena itu, sambung dia, tak seharusnya pihak sekolah lepas tangan dalam urusan kericuhan SMA 6 kemarin. "Saya kira tidak bisa juga lepas tangan ketika diluar sekolah. Secara apapun walaupun di luar masih tanggungjawab guru, saya kira itu juga penting ya," tutupnya. Sebelumnya, pihak sekolah SMA 6 Jakarta melalui Kepala Sekolahnya Kadarwati Mardiutama mengatakan, apapun yang terjadi di luar jam sekolah, yang dilakukan para siswa sudah bukan lagi tanggungjawab sekolah

Rabu, September 21, 2011 | 0 komentar | Read More

Disdik Depok Bentuk Tim Anti-Tawuran

DEPOK– Dinas Pendidikan Kota Depok membentuk tim satuan tugas (satgas) Karakter Kebangsaan untuk mencegah siswa dari aksi tawuran. Tim tersebut dibentuk dengan berkoordinasi bersama tiap sekolah melalui OSIS untuk memberikan latihan dasar kepemimpinan. Kepala Bidang Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Khaeriyah mengatakan tim penggerak pendidikan berkarakter kebangsaan tersebut dapat membangun moral siswa sesuai dengan arahan Kemendiknas dan Propinsi Jawa Barat. Nantinya tim tersebut juga akan mengajak tiap sekolah untuk menandatangani komitmen anti tawuran pelajar. “Kita selalu adakan latihan dasar kepemimpinan bagi para pengurus OSIS SMA dan SMK se- Depok, kami bentuk tim penggerak pendidikan karakter bangsa. Harus ada komitmen antar pelajar untuk anti tawuran dan anti narkoba, antisipasi pasca kelulusan, ada pawai dan corat coret, ini tentunya bukan tugas kami saja, tapi butuh dukungan masyarakat dan keluarga, “ katanya kepada wartawan, Rabu (21/09/11). Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan Liza Nova mengatakan pihak sekolah juga harus melarang pelajar yang bermain ke tempat – tempat umum pada saat jam belajar, seperti mal dan warnet. Selain itu, kata dia, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. “Sebenarnya pihak sekolah harus rutin razia tas siswa, di luar jam belajar pun selama pakai seragam harus jadi tanggung jawab sekolahnya,” tegas Liza. Titik rawan tawuran pelajar di Depok diantaranya di Jalan Gede Sukmajaya seperti SMA Budi Utomo, Yapemri, Ganesha dan Purnama jadi titik pantau tawuran. Di Kecamatan Pancoran Mas yakni SMA Baskara, Fajar dan Yapan.

Rabu, September 21, 2011 | 0 komentar | Read More

Din Syamsuddin Nilai Ada Masalah dalam Pendidikan di Indonesia

Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai ada kebobrokan yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia . Ia pun menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oknum siswa SMAN 6 Jakarta terhadap wartawan. "Tindakan anarkis patut kita sesalkan. Saya menilai ada masalah pendidikan kita," kata Din, usai acara Silaturahim Idul Fitri 1432 H Pimpinan pusat Muhammadiyah bersama pimpinan ormas dan tokoh muslim, di kantor pusat Muhammadiyah, Jl menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2011). Din berpendapat kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan para tokoh pendidik di Indonesia. Serta harus diselesaikan secara hukum dan diusut tuntas. "Apalagi saya dengar selentingan salah satu oknum guru ikut terlibat. Ini sungguh memalukan dan ia harus dipecat," imbuhnya. Din mempertanyakan jumlah anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan moral. Degradasi moral jelas terjadi, walaupun masih banyak juga siswa yang baik. "Pemerintah harus bertanggung jawab menciptakan ligkungan pendidikan yang baik, jangan budaya luar yang masuk sehingga terjadi liberalisasi budaya," ucap Din.

Selasa, September 20, 2011 | 0 komentar | Read More